
Transformasi digital dalam pemerintahan telah menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya tuntutan publik serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Paparan Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB bertajuk Menata Masa Depan Pemerintah Digital menegaskan bahwa pemerintahan digital harus berorientasi pada use case dan pengguna, bertumpu pada Digital Public Infrastructure (DPI), menjadikan data dan keamanan sebagai fondasi kepercayaan digital, penguatan kompetensi SDM digital serta didukung transformasi tata kelola dan visi jangka panjang hingga 2045. Dalam konteks ini, BRIN memiliki dua peran kunci. Pertama, sebagai instansi pemerintah yang harus menerapkan kebijakan pemerintahan digital secara internal. Kedua, sebagai enabler kebijakan berbasis riset dan inovasi yang mendukung transformasi digital nasional. Oleh karena itu, kesiapan BRIN menjadi faktor penting bagi keberhasilan pemerintah digital secara keseluruhan. Artikel ini mengkaji kesiapan BRIN dalam mendukung setiap pokok paparan pemerintah digital serta merumuskan rekomendasi kegiatan prioritas yang dapat dilakukan.
Untuk membaca artikel lengkapnya, silahkan login terlebih dahulu
Belum punya akun? Daftar sekarang